INDONNESIANEWS.COM* – Masyarakat Klaten diminta ekstra hati-hati. Belakangan beredar luas pesan WhatsApp berisi link pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan janji bantuan Rp2 juta. Dinas Sosial (Dinsos) Klaten memastikan kabar itu hoaks.
Sekretaris Dinsos Klaten, Sinung Nugroho, menegaskan pihaknya tidak pernah menyebar link pendaftaran PKH apapun. “Kami pastikan itu hoaks. Jangan pernah diklik, apalagi isi data pribadi,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.
Pesan berantai itu mengarahkan warga ke sebuah tautan agar mengisi NIK, nomor KK, dan rekening bank. Pelaku menjanjikan dana Rp2 juta akan cair ke rekening setelah formulir diisi. Pesan tersebut sudah masuk ke banyak grup WA warga Klaten dalam sepekan terakhir.
Sinung Nugroho menjelaskan, PKH tidak memakai sistem daftar mandiri lewat link. “Penerima PKH itu dari DTKS. Datanya dari bawah, diverifikasi berjenjang sampai Kemensos. Tidak ada ceritanya warga daftar sendiri lewat WA,” tegasnya. Ia menyebut pola ini murni penipuan.
Dikhawatirkan, link tersebut adalah _phishing_ untuk mencuri data. Menurut Sinung, NIK, KK, dan nomor rekening yang diinput warga rawan disalahgunakan untuk pinjol ilegal, judi online, hingga pembobolan dana. “Sekali data bocor, susah nariknya,” katanya.
Dinsos Klaten meminta warga langsung hapus pesan itu dan stop meneruskan ke orang lain. Untuk informasi bansos, warga diminta tanya ke balai desa, pendamping PKH, atau datang langsung ke kantor Dinsos. “Gratis, tidak ada pungutan dan tidak pakai link,” imbuh Sinung.
Untuk mengecek status penerima bansos secara mandiri, Sinung menyarankan masyarakat mengakses situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id. Sementara pengaduan terkait hoaks bansos bisa disampaikan melalui https://www.lapor.go.id atau menghubungi Call Center Kemensos di 171.
Saat ini Dinsos sudah koordinasi dengan Diskominfo Klaten dan Tim Siber Polres Klaten untuk melacak penyebar link hoaks. Sosialisasi ke tingkat desa juga digencarkan lewat kecamatan agar warga tidak tertipu iming-iming bantuan instan.
Sinung kembali mengingatkan, seluruh info resmi bansos hanya keluar dari kanal pemerintah. Jika ada petugas yang datang mendata, warga wajib cek identitasnya. “Jangan sampai niat cari bantuan malah jadi korban,” pungkasnya. (Oe)
Komentar