INDONNESIANEWS (Klaten)–Pemerintah Kabupaten Klaten mulai mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang II Tahun 2027. Persiapan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkades sekaligus Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama di Ruang Rapat Utama B2 Setda Kabupaten Klaten, Rabu (4-11-2026).
Rakor dihadiri Plt Bupati Klaten, perwakilan Forkopimda Kabupaten Klaten, Kejaksaan Negeri Klaten, kepala OPD terkait, para camat, dan jajaran terkait lainnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Supriyono, menjelaskan rakor ini merupakan tahap awal untuk menyamakan persepsi, terutama terkait pengamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkades.
“Pilkades Gelombang II Tahun 2027 direncanakan berlangsung sekitar Maret atau awal April 2027. Terdapat 256 desa yang masuk dalam pelaksanaan Pilkades gelombang ini,” jelas Supriyono.
Ia merinci tahapan Pilkades akan dimulai dari persiapan, pendaftaran dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, penjaringan dan seleksi administrasi, penetapan calon, pengundian nomor urut, kampanye, masa tenang, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya akan dilanjutkan penetapan, pengesahan, dan pelantikan kades terpilih. Hasil finalisasi tersebut akan menjadi dasar pengajuan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri.
Sementara itu, Plt Bupati Klaten Linda Benny mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan Pilkades. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar Pilkades berjalan jujur, adil, aman, dan kondusif.
“Seluruh panitia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa wajib memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang berlaku. Jangan sampai terdapat celah administrasi yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari,” tegas Mbak Linda.
Mbak Linda juga menekankan pentingnya netralitas. Ia meminta seluruh ASN, perangkat desa, BPD, dan panitia Pilkades untuk tidak berpihak kepada calon tertentu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.
Selain itu, ia meminta koordinasi intensif antara pemerintah kecamatan, desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk memetakan potensi kerawanan konflik. Mengingat Pilkades memiliki kedekatan sosial yang tinggi, antisipasi gesekan antarkelompok harus dilakukan sejak dini.
Lebih lanjut, Mbak Linda menegaskan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen bersama untuk mengawal setiap tahapan Pilkades agar aman, damai, tertib, dan lancar.
“Semoga Pilkades Gelombang II ini dapat menjadi percontohan pesta demokrasi tingkat desa yang matang dan bermartabat, serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan inovatif untuk mewujudkan Klaten yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” harapnya. (*/Oe)
Komentar