oleh

Sosialisasi Prioritas Pembangunan 2027, Bupati Klaten: Program Harus Ramping dan Berdampak

-Ragam-30 views

INDONNESIANEWS (Klaten)–Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Sosialisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten, Kamis siang (16-452026).

Acara ini dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Joko Purwanto, para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Klaten, camat, tim teknis perencanaan, serta undangan terkait lainnya. Forum ini digelar untuk menyatukan persepsi perencanaan pembangunan tahun 2027.

Dalam arahannya, Pj Sekda Klaten Joko Purwanto menegaskan belanja wajib dan mengikat harus menjadi prioritas utama. Hal itu mencakup pemenuhan kebutuhan rutin seperti belanja pegawai dan operasional dasar yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, fondasi anggaran harus kuat sebelum bicara program lain.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan program dan kegiatan yang diusulkan mampu mendukung secara nyata 10 Program Prioritas Bupati Klaten. Setiap program juga wajib selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD serta memiliki kontribusi terukur terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

“Setiap alokasi anggaran harus berbasis kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur. Efisiensi menjadi prinsip utama, sehingga setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Joko Purwanto. Ia juga menekankan selektivitas anggaran dengan mengurangi belanja yang tidak efektif, tidak relevan, atau bersifat seremonial.

Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menekankan pentingnya sinkronisasi antara kepala perangkat daerah dan tim perencana dalam menyusun program pembangunan. Ia menyebut forum bersama ini menjadi langkah strategis agar perencanaan 2027 benar-benar selaras dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami melihat masih ada ketidaksinkronan antara kebijakan yang disampaikan dengan perencanaan di perangkat daerah. Melalui forum ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi program yang jalan sendiri-sendiri,” ungkap Mas Hamenang. Ia menambahkan tantangan pembangunan ke depan makin kompleks, sehingga perencanaan harus lebih berorientasi pada hasil, bukan sekadar output administratif.

Mas Hamenang menegaskan ke depan program harus lebih fokus, jumlah kegiatan semakin ramping, dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia berharap penyusunan APBD Tahun 2027 dapat lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan serta permasalahan masyarakat secara optimal. (*/Oe)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *