INDONNESIANEWS (Solo)–Di tengah kontroversi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo menggelar nobar dan diskusi film tersebut di sebuah warmindo di Jalan Letjen Sutoyo, Solo, Jumat (15-5-2026) malam. Acara itu dihadiri ratusan peserta umum, mayoritas mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surakarta.
Sejak pukul 17.30 WIB, peserta mulai berdatangan ke lokasi pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Mereka duduk lesehan sambil menunggu film yang mengangkat perjuangan masyarakat adat di wilayah selatan Papua dalam mempertahankan ruang hidup dan tanah leluhur dari ekspansi proyek agribisnis dan industri skala besar.
Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale ini baru diputar sekitar pukul 19.30 WIB. Hadir dalam acara tersebut Direktur LBH Unisri Dr. Al Ghozali Hide Wulakada, S.H., M.H.
Menurut Dr. Al Ghozali, kegiatan LBH Unisri ini tidak berfokus pada wacana, melainkan pada penderitaan rakyat. Karena itu, film seperti Pesta Babi layak ditonton mahasiswa lewat jaringan LBH nasional.
Ia menegaskan acara ini bukan sekadar nobar hiburan. “Title kita adalah melihat teks, melihat dokumenter kesaksian tentang apa yang terjadi di Papua,” ujarnya.
Tujuan kegiatan ini, lanjut Dr. Al Ghozali, adalah menunjukkan kepada mahasiswa bahwa realitas keadilan di Indonesia belum baik-baik saja. “Mereka harus membawa pemikiran itu untuk memahami persoalan masyarakat, bukan hanya teori di kampus,” katanya.
“Di LBH kami fokus pada penderitaan rakyat, bukan sekadar wacana hukum,” tambahnya.
Dr. Al Ghozali juga menyinggung bahwa film ini sempat mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Namun, pemerintah melalui Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak pernah melarang nobar Pesta Babi. “Kami mengapresiasi Pak Yusril. Film ini menunjukkan betapa kuatnya universalisme mengalahkan partikularisme, dan masyarakat perlu tahu itu,” jelasnya.
Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi pengingat untuk menghentikan kebijakan yang merugikan rakyat sebelum terlambat, serta menata ulang dan mengembalikan hak masyarakat Papua atas tanah mereka. Awalnya acara ini diajukan mahasiswa untuk digelar di kampus Unisri, tetapi tidak mendapat izin dari universitas. “Kalau kampus saja membatasi mahasiswa melihat realitas keadilan dan ketidakadilan, bagaimana dengan negara ini? Akhirnya mereka cari alternatif di luar. Semua diatur mahasiswa dengan biaya sendiri, tanpa sepeser pun dari kampus maupun LBH,” pungkasnya.
Salah satu peserta, Andi, mahasiswa UNS, mengaku baru memahami kondisi Papua setelah menonton film tersebut. “Selama ini yang kita tahu cuma dari berita singkat. Setelah lihat dokumenternya, rasanya beda. Kita jadi ngerti perjuangan masyarakat adat di sana itu nyata dan berat,” katanya.
Sementara itu, Nani, mahasiswa Unisri, menilai diskusi setelah pemutaran film penting agar tidak berhenti pada rasa prihatin saja. “Nonton doang nggak cukup. Yang penting kita diskusi, terus mikir apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Jangan sampai isu ini lewat gitu aja,” ujar Nani. (Oe)
Komentar