INDONNESIANEWS (Yogyakarta)–Forum Ojol Indonesia Bergerak (FOIB) DI. Yogyakarta, meminta perlindungan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan membuat kebijakan lebih baik terkait tarif yang dianggap sangat tidak layak, yang disebabkan ketiadaan regulasi yang mengatur hal tersebut.
FOIB Yogyakarta telah menyusun lebih dari 30 kajian hukum yang akan dibawa ke Kementerian yang berwenang mengatur regulasi Ojol dan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam regulasi yang bisa memberikan keadilan kepada Ojol.
Dalam kajian tersebut terlihat jelas Kementerian mana saja yang berwenang dalam mengatur regulasi Ojol, serta hal-hal apa saja yang bisa dimasukkan dalam regulasi tersebut sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi Ojol.
Menurut koordinator Ojol Yogyakarta, Wuri Rahmawati udah bertahun tahun Ojek online (Ojol) berada dalam standar hidup yang tidak layak. Waktu dan tenaga dicurahkan dengan sepenuh jiwa dan raga. Bahkan banyak diantara kami harus meregang nyawa di jalan.
Namun kata dia hal ini tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Semua terjadi karena tarif yang diberikan sangat tidak layak.
Ketiadaan regulasi menjadi penyebab utamanya. Aplikator dengan sesuka hati menerapkan tarif yang sangat tidak manusiawi, di sisi lain pemerintah enggan mengambil sikap tegas dan seolah-olah tidak peduli dengan nasib kami. “Sudah berkali-kali kami demo ke kementrian tapi selalu dilempar kesana kemari dengan alasan “ini bukan kewenangan kami, kewenangannya ada disana” ironisnya ketika kami berpindah ke kementerian yang lain, mereka menjawab dengan perkataan yang sama “ini bukan kewenangan
kami, kewenangannya ada disana”, ujarnya.
Karena itu ia meminta untuk Stop, drama harus segera dihentikan. Ojol tidak mau lagi dijadikan bola yang
ditendang kesana kemari. “Kami ini manusia, kami warga negara Indonesia yang memiliki hak yang
sama. Kami bukan seorang penjahat, kami bukan mau merampok siapapun, kami hanya ingin pendapatan dan perlindungan untuk hidup yang layak”, tuturnya.
FOIB Yogyakarta kata Wuri lagi telah menyusun lebih dari 30 kajian hukum yang akan dibawa ke Kementerian yang berwenang mengatur regulasi Ojol dan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam regulasi yang bisa memberikan keadilan kepada Ojol.
Dalam kajian tersebut terlihat jelas Kementerian mana saja yang berwenang dalam mengatur regulasi Ojol, serta hal-hal apa saja yang bisa dimasukkan dalam regulasi tersebut sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi Ojol.
FOIB Yogyakarta mengajak seluruh Ojol Indonesia untuk bergandengan tangan, sejenak menyingkirkan perbedaan dan bersama sama mengawal perjuangan ini.
“Kepada Bapak Presiden kami yaitu Pak Prabowo yang kami cintai, semoga membaca dan mendengar jeritan hati yang kami untai dalam Press Release ini. Kami percaya Bapak adalah seorang ayah bagi kami, maka sudah sewajarnya kami meminta perlindungan kepada Bapak agar membuat kebijakan untuk OJOL yang lebih baik,” papar Wuri. (*/Oe)
