INDONNESIANEWS (Solo)–Kantor PPP Solo Raya di Semanggi Pasar Kliwon menjadi saksi dari sebuah komitmen besar dalam mengemban cita-cita nasionalis yang diperjuangkan. Koordinator PPP Solo Raya, Arif Rachman Hakim, yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil IV Jawa Tengah, menyampaikan serangkaian program dan visi partainya dalam sebuah acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh dan pengurus DPC PPP se-Jawa Tengah.
Dalam pidatonya, Arif Rachman Hakim menegaskan komitmen PPP Solo Raya dalam menjalankan misi besar yang diamanatkan oleh pendiri bangsa, Bung Karno, yakni menjadikan Indonesia sebagai pionir peradaban dunia baru dengan landasan ideologi Pancasila yang terintegrasi dengan kemajuan digital.
“Kami berkomitmen untuk menjaga dan mengawal Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya pada Oktober 2024, sejalan dengan visi Indonesia Adil Makmur yang dikembangkan oleh beliau,” ujarnya.
Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan dalam maklumat PPP Solo Raya:
1. Menjaga dan Mengawal Presiden Jokowi
PPP Solo Raya bertekad untuk menjaga dan mengawal Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan visi Indonesia Adil Makmur melalui transformasi digital yang terintegrasi, termasuk melalui inisiasi portal digital INA DIGITAL yang bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Pemilu Tanpa Kampanye dari Fasilitas Negara
PPP Solo Raya menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye politiknya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu.
3. Mendorong Evaluasi Reformasi Melalui Simposium dan Seminar
Partai tersebut mengusulkan penyelenggaraan simposium, seminar, dan musyawarah nasional bersama Forum Rektor se-Indonesia dan Forum Raja-Raja Nusantara untuk mengevaluasi era reformasi dan mengatasi berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Jaminan Indonesia Adil Makmur 2025
PPP Solo Raya memberikan jaminan bahwa Indonesia akan mencapai kondisi adil dan makmur pada tahun 2025 jika sistem digitalisasi terintegrasi hingga tingkat RT.
5. Usulan pada Sidang MPR RI Oktober 2024
Partai tersebut mengusulkan agar GBHN dan lembaga tinggi negara DPA (Dewan Pertimbangan Agung) diperkenalkan kembali sebagai acuan dan penasehat Presiden.
6. Kenaikan Tunjangan dan Penggajian Ketua RW dan RT
PPP Solo Raya mengusulkan kenaikan tunjangan hingga 300% untuk menggantikan insentif rapat-rapat dan kunjungan kerja yang dihemat melalui digitalisasi. Mereka juga mengusulkan penggajian Ketua RW dan RT sesuai dengan UMR.
7. Menangkan PPP dalam Pemilu 14 Februari 2024
Partai tersebut menegaskan bahwa kemenangan PPP dalam pemilu akan membawa Indonesia masuk ke era Adil Makmur berbasis digital yang terintegrasi hingga tingkat RT.
8. Pemutihan Kasus Hukum
PPP Solo Raya mengusulkan pemutihan semua kasus hukum dengan syarat mengembalikan kerugian negara dan berkomitmen untuk mengakhiri praktik politisasi kasus hukum.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari DPC PPP di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah, seperti Ketua DPC PPP Solo, Edy Jasmanto, Ketua DPC PPP Karanganyar, Agus Basuki, Ketua DPC PPP Sragen, Nurilah, dan Ketua DPC PPP Wonogiri, Heru Santoso.
Dengan semangat yang berkobar, PPP Solo Raya menegaskan komitmennya dalam mengemban tugas besar untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur melalui perubahan yang menyeluruh dan terintegrasi.. (Bud)
Komentar