Al Ghozali Hide Wulakada (Pengajar Filsafat Hukum UNISRI Solo)
Dalam kerangka penguatan independensi peradilan konstitusi, diperlukan perumusan desain kelembagaan yang lebih netral dan bebas dari keterikatan relasi kekuasaan struktural. Apabila orientasi reformasi diarahkan pada upaya meminimalkan potensi konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan institusional antara lembaga pengusul dan hakim konstitusi, maka diperlukan penataan ulang mekanisme rekrutmen yang lebih objektif dan transparan. Desain yang demikian bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi tidak didominasi oleh kepentingan politik praktis, melainkan bertumpu pada prinsip meritokrasi, integritas, serta kapasitas keilmuan. Oleh karena itu, sejumlah model alternatif dapat dipertimbangkan sebagai langkah konseptual menuju sistem pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih independen dan akuntabel.
Model 1 : Komisi Independen Konstitusi
Salah satu alternatif desain yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan Komisi Independen Konstitusi sebagai lembaga seleksi hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam model ini, proses pemilihan hakim konstitusi dilakukan oleh suatu panel independen yang terdiri atas unsur akademisi hukum tata negara, perwakilan organisasi advokat, hakim senior yang telah purnatugas, serta representasi masyarakat sipil. Komposisi tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan keseimbangan antara otoritas keilmuan, pengalaman praktik peradilan, dan aspirasi publik. Adapun Presiden berperan terbatas pada pengesahan atau peresmian secara administratif tanpa keterlibatan dalam proses seleksi substantif. Desain ini bertujuan untuk meminimalkan relasi langsung kekuasaan politik dalam mekanisme pengangkatan hakim konstitusi.
Model 2: Model Electoral Collegium
Model Electoral Collegium merupakan alternatif mekanisme pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi yang menempatkan otoritas seleksi pada komunitas epistemik dan profesional di bidang hukum. Dalam model ini, hakim konstitusi dipilih oleh suatu kolegium yang terdiri atas gabungan fakultas hukum dari perguruan tinggi terakreditasi unggul, organisasi profesi hukum tingkat nasional, serta Mahkamah Agung yang bertindak secara kolektif sebagai institusi peradilan tertinggi. Keterlibatan unsur akademik dan profesi hukum dimaksudkan untuk menegaskan prinsip meritokrasi dan kompetensi keilmuan, sementara partisipasi Mahkamah Agung memastikan kesinambungan perspektif yudisial. Dalam konstruksi ini, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak terlibat dalam proses seleksi substantif, sehingga potensi intervensi politik dapat diminimalkan secara sistemik.
Model 3: Model Meritokrasi Transparan
Model Meritokrasi Transparan merupakan rancangan mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang bertumpu pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan penilaian berbasis kompetensi. Dalam model ini, proses rekrutmen diawali dengan pendaftaran terbuka secara nasional guna memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon yang memenuhi persyaratan konstitusional dan profesional. Selanjutnya, dilakukan uji publik untuk menilai rekam jejak, integritas, serta kapasitas keilmuan calon secara transparan di hadapan masyarakat.
Tahap berikutnya berupa fit and proper test yang dilaksanakan oleh panel ahli independen yang memiliki otoritas dan kompetensi di bidang hukum tata negara dan etika profesi. Penetapan akhir dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara di tingkat panel independen tersebut, bukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga proses seleksi terhindar dari dominasi kepentingan politik praktis.
Model Paling Ideal Secara Filsafat Logika
Secara filsafat logika, model yang paling ideal dalam perancangan mekanisme pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi adalah model yang menjamin konsistensi rasional secara maksimal antara fungsi dan sumber legitimasi kewenangan. Premis dasarnya adalah bahwa lembaga yang berwenang menguji norma tidak seharusnya memiliki ketergantungan struktural terhadap lembaga pembentuk norma tersebut. Dengan demikian, untuk menjaga kemurnian fungsi pengujian konstitusional, hakim Mahkamah Konstitusi sepatutnya dipilih oleh entitas yang tidak berperan sebagai pembentuk norma politik, tidak menjalankan fungsi eksekusi norma, dan tidak pula bertindak sebagai penegak norma dalam perkara peradilan biasa.
Dalam kerangka ini, sumber rekrutmen ideal hendaknya berasal dari komunitas epistemik yang memiliki otoritas keilmuan dan integritas profesional, bukan dari otoritas politik. Pendekatan demikian dimaksudkan untuk menegaskan independensi substantif hakim konstitusi sekaligus menghindari relasi kepentingan struktural dalam sistem ketatanegaraan.
Komentar