INDONNESIANEWS (Klaten)–Proses pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Klaten belum jalan. Pemkab Klaten masih kejar-kejaran menyelesaikan administrasi, terutama dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR.
Kepala Dissos P3APPKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti, bilang tim Pemkab sudah ketemu Kemensos pada 8 April lalu buat konsultasi tindak lanjut setelah lokasi disurvei Satker Kementerian PU.
“Kami langsung diterima dan diarahkan ke Sekretariat Bersama. Dokumen pengusulan juga sudah masuk, termasuk yang sempat diminta kemarin,” ujar Puspo.
Satu dokumen yang belum kelar adalah KKPR. Karena proyek ini masuk Program Strategis Nasional, Pemkab diminta Kantor ATR/BPN Klaten untuk langsung bersurat ke pusat.
“Kami sudah ke Kementerian ATR/BPN. Nanti bakal ada surat rekomendasi dari pusat. Kalau suratnya turun, kami langsung koordinasi lagi ke Kementerian PU,” jelas Puspo.
Soal lokasi, awalnya Pemkab ngajukan eks PG Ceper. Tapi karena banyak kendala teknis, akhirnya pindah ke Kelurahan Gergunung, Klaten Utara.
Lahan di Gergunung seluas 5,6 hektare itu sudah disurvei tim Kementerian PU. Statusnya aset Pemkab dan siap dipakai.
“Hasil survei aman, nggak ada masalah zonasi. Surat dari BPN juga bilang ini bukan LSD, tapi zona kuning,” tegas Puspo.
Pemkab Klaten berharap rekomendasi dari ATR/BPN pusat cepat turun biar koordinasi pembangunan fisik sama Kementerian PU bisa langsung dimulai. (“/Oe)
Komentar