INDONNESIANEWS (Solo)–Suasana di Kantor DPD PAN Solo, Jumat (5/9/2025) siang, tampak berbeda dari biasanya. Ratusan warga dan driver ojek online (ojol) memadati halaman kantor yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 499, Laweyan. Mereka hadir untuk mengikuti kegiatan Jumat Berkah, program berbagi beras dari DPW PAN Jawa Tengah.
Sebanyak lima kilogram beras dibagikan kepada masing-masing penerima sebagai bentuk kepedulian sosial, bertepatan dengan momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Turut hadir dalam acara tersebut Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Mochammad Hatta, Sekretaris DPW PAN Jateng Sunarmin, serta tokoh senior PAN Solo Umar Hasyim, dan Ketua DPD PAN Solo Achmad Sapari bersama jajaran pengurus lainnya.
> “Kegiatan ini merupakan inisiatif DPW PAN Jawa Tengah sebagai wujud syukur dan kepedulian kepada masyarakat, terutama di hari Jumat yang penuh berkah,” ujar Hatta.
Menurut Hatta, Solo menjadi lokasi kegiatan ini karena kebetulan beberapa tokoh PAN Jateng berasal dari wilayah ini, termasuk dirinya sebagai Ketua Harian DPW PAN dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang berasal dari Boyolali.
Di sela kegiatan, Hatta juga menyampaikan harapan agar masyarakat tetap menjaga situasi kondusif, pasca kerusuhan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
“Kita bersyukur situasi sudah tenang. Suasana mencekam kemarin sudah berlalu. Mari kita jaga agar tidak terjadi lagi. Kalau suasana tidak kondusif, semua jadi susah,” ujarnya.
Hatta juga menanggapi berbagai tuntutan masyarakat yang disuarakan dalam aksi-aksi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa PAN di parlemen telah mengambil sikap tegas untuk berpihak kepada rakyat.
“Beberapa tuntutan rakyat sudah diakomodasi pemerintah, termasuk soal tunjangan DPR yang akan diturunkan. Fraksi PAN mendukung penuh perubahan ini, karena kita memang wakil rakyat. Kalau rakyat merasa tidak adil, kita harus ikut,” katanya.
Terkait tuntutan 17+8 poin yang menjadi sorotan publik, Hatta menegaskan bahwa Fraksi PAN DPR menyetujui sepenuhnya, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset.
“Kami 100 persen setuju. DPR itu perwakilan rakyat, jangan sampai dibubarkan. Kalau tidak ada yang mewakili, siapa yang menjaga keseimbangan pemerintahan?” pungkasnya. (Bud)
Komentar