INDONNESIANEWS (Klaten)–Tim dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian Pekerjaan Umum RI blusukan ke sejumlah titik di Kabupaten Klaten untuk memastikan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) berjalan sesuai rencana. Kegiatan monitoring dan evaluasi itu digelar Kamis (12-11+2026) bersama Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten.
Ada tiga lokasi yang dikunjungi tim. Pertama, pengelolaan sampah rumah tangga tingkat RW di Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah. Kedua, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Klaten. Ketiga, Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan.
Monev ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dokumen tersebut memuat kebijakan, strategi, dan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat kabupaten. Melalui monev ini, kualitas penyusunan dokumen SSK diharapkan semakin baik dan sesuai petunjuk teknis.
Pendamping program PPSP Kementerian Pekerjaan Umum, M Taufiq, menilai pelaksanaan PPSP di Kabupaten Klaten secara umum sudah cukup baik. Yang masih perlu dilakukan saat ini adalah penyempurnaan dokumen.
“Melihat kondisi di lapangan, Kabupaten Klaten berpotensi menjadi percontohan implementasi program PPSP di tingkat nasional. Kami harap hal ini dapat dipertahankan,” ungkap Taufiq.
Senada dengan itu, perwakilan Pokja PKP Jawa Tengah, Irawan Dwi Yuliantoro, berharap program PPSP di Klaten terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia meminta OPD terkait memastikan program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar diimplementasikan secara luas.
“Mohon kiranya nantinya ada perubahan persentase, dari kondisi eksisting sebelum ada program PPSP dan setelah program PPSP ini berjalan, ada peningkatan dan perbaikan dari sisi sanitasi maupun persampahan,” papar Irawan. (*/Oe)








Komentar