INDONNESIANEWS (Solo)–Roy Suryo bersama dr. Tifa, Dr Refli Harun dan M. Taufik, hadir sebagai pembicaraan dalam acara bedah buku berjudul Jokowi’s White Paper, di gedung Umat Islam, Kartopuran, Jum’at (3-10-2025) lalu. Ratusan peserta dari Solo hadir di acara tersebut.
Roy Suryo kepada awak media sebelum acara itu dimulai mengaku sudah mendapatkan salinan ijazah yang digunakan presiden ke 7 Joko Widodo ketika mendaftar untuk menjadi calon presiden di tahun 2019. Pihaknya masih menunggu salinan ijazah yang digunakan saat mendaftar pada Pilpres 2014.
“Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku Jokowi’s White Paper itu tidak salah. Karena yang kami teliti bahannya sama, jadi sudah saya cek dan tinggal kemudian nanti keluar yang terbaru,”ujarnya.
Alumni UGM yang mengaku sebagai pakar politik ini menyebut apa yang diberikan oleh KPU sama dengan yang dia teliti bersama timnya.Artinya, ijazah milik Jokowi 99,9% palsu.
“Clear, kami sampaikan dulu. Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo. Ada juga teman yang dari Bandung membawa dan mengecek cetakannya, ijazahnya itu berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Coba teman-teman bayangkan dalam satu hari wisuda harusnya kan cetakannya sama,” jelasnya lagi.
Di acara yang juga dihadiri Tifauzi Tyassuma atau Dokter Tifa dan Refly Harun itu, mantan Menpora juga mengatakan ijazah milik Jokowi berbeda jika dibandingkan dengan ijazah Pronojiwo nomor 1115, ijazah milik almarhum Hari Mulyono nomor 1116, dan milik Sri Murtiningsih nomor 1117.

“Padahal tiga nama tadi sama persis posisi tulisannya, posisi logonya sama plek ketiplek. Tapi yang punya Jokowi meleset, yang kemarin saya lihat di KPU juga meleset. Ini berarti ada yang tidak benar,,” katanya.
Pihaknya juga masih menunggu salinan ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar tahun 2014. Hal ini penting karena menurutnya tidak mungkin sebuah salinan ijazah yang dilegalisasi sekali bisa digunakan beberapa kali.
“Enggak boleh, jadi kalau digunakan itu ada batasnya. Jadi artinya kalau itu dilegalisasi ya, itu yang hanya digunakan pada saat itu. Makanya kami akan cek benarkah Dekan Fakultas Kehutanan yang melegalisasi pada tahun 2014 itu adalah orang yang ada pada saat itu,” katanya lagi.
Sementara itu jalannya bedah buku mendapat animo khalayak umum di Solo. Mereka terlihat antusias mengikuti yang kegiatan berlangsung hampir 2 jam tersebut. Diantara yang hadir yakni Farid, aktivis 98 yang selama ini cukup kritis dengan mantan Walikota Solo tersebut.
Menurut Farid, bedah buku itu penting agar orang tahu siapa Jokowi, siapa keluarga Jokowi, bagaimana masuk di pemerintahan. “Menurut saya bahkan ijazah anaknyapun palsu, yang katanya S2 ternyata ngga lebih dari lulusan SMP,” ujarnya.
Bahkan tambah dia untuk menjadi Wapres Gibran melanggar konstitusi, menabrak konstitusi, dimana usianya belum 40 tahun, namun lolos karena campur tangan pamannya, Anwar Usman, yang saat itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK). “Buat saya Gibran itu tidak sah sebagai Wakil Presiden,” tuturnya. (Oe)




Komentar