INDONNESIANEWS (Solo)–Lembaga legislatif Dalam tatatan pemerintahan baik itu nasional, hingga daerah, haruslah merupakan badan yang harus mewakili kepentingan masyarakat sebagai konstituennya. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Surakarta, Mochamad Rifqi Hananto, Senin (02-12-24).
Menuut Pengurus Cabang PMII Surakarta itu, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) pada lingkup Kota Surakarta, haruslah bekerja yang membuat suatu kebijakan dan memiliki wewenang berpihak kepada masyarakat.
“Sangat disayangkan apabila pada periode Tahun 2024 ini, DPRD Kota Surakarta kurang optimal dalam menjalankan kinerjanya. Banyak sekali produk-produk hukum yang belum Bisa realisasi serta gagalnya DPRD dalam membahas RAPBD tahun 2025,” jelas Mochamad Rifqi Hananto.
Masih menurutnya, dalam hal ini membuktikan bahwasannya, dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan kerjanya kurang optimal.
“Dan saya merasa ada tendensi politik yang mengakibatkan kebijakan-kebijakan strategis, yang seharusnya dapat direalisasikan untuk pembangunan dan kemajuan Kota Surakarta akhirnya tidak dapat terealisasi. Hal hal yang bersifat politis, ataupun perdebatan perdebatan ini, malah merugikan masyarakat kota Surakarta itu sendiri,” terangnya.
Selain itu, dirinya juga berpendapat, kurangnya optimal DPRD Kota Surakarta, tersebut akan berdampak pada program kerja baik lembaga eksekutif maupun legislatif.
“Oleh karena itu, DPRD sebagai pihak yang diberikan amanat oleh rakyat sebagai badan perwakilan rakyat, harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan ataupun gagalnya kinerja yang dilakukan oleh DPRD itu sendiri.”
“DPRD haruslah merepresentasikan hak hak atau kemauan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Surakarta, agar kebijakan dan juga peraturan yang dibuat oleh dewan perwakilan daerah orientasinya untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat kota Surakarta,” tandasnya.
Salah satu pengurus cabang PMII Surakarta ini juga berharap, dalam hal ini janganlah berpegang pada egosentris kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir Golongan atau partai politik saja. (Bud)
