oleh

Wacana Solo Jadi Daerah Otonomi Khusus Bidang Kebudayaan Kembali Digulirkan

INDONNESIANEWS (Solo)–Wacana Kota Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) kembali mencuat.

Literasi sejarah mencatat, pada 6 September 1945 terjadi penggabungan dua kerajaan besar yaitu Keraton Surakarta Hadininingrat atau Keraton Solo dan Mangkunegaran ke pangkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Wacana agar Kota Solo dikembalikan ke DIS, sempat saya dengar beberapa waktu terakhir. Menurut saya, semestinya pemerintah bisa memberikan otonomi khusus bidang kebudayaan untuk Solo ketika DIS tidak diberikan,” terang pemerhati budaya, DR BRM Kusumo Putra, Rabu (6/7).

Menurutnya, penggabungan dibuktikan dengan keluarnya Maklumat Paku Buwono (PB) XII dan Mengkunegara (MN) VIII. Saat itu, PB XII dan MN VIII secara tegas menilai NKRI sebagai penerus cita-cita para pendahulu untuk mewujudkan negara besar.

Kota Solo layak menjadi daerah otonomi khusus bidang kebudayaan. Dia menjelaskan, otonomi khusus bidang kebudayaan adalah perlakuan khusus bagi wilayah atau daerah karena karakteristik tertentu yang dimilikinya.

“Kota Solo ini memenuhi unsur karakteristik tersebut. Solo itu adalah punjering atau pusatnya kebudayaan Jawa, bahkan Solo jauh lebih tua dari Jogja,” tegasnya.

Otonomi khusus bidang kebudayaan untuk Kota Solo, kata Kusumo, sangat penting untuk segera direalisasikan. Karena selama ini anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Solo masih sangat kecil. Sehingga, keragaman budaya yang dimiliki secara perlahan mulai luntur.

“Ya, dana dari pemerintah masih sangat minim untuk pelestarian budaya, sehingga upaya pemerintah daerah untuk pelestarian budaya bangsa yang sangat adiluhung di Kota Solo saat ini belum sesuai harapan yang diinginkan warga Solo,” katanya.

Dia mencontohkan, hingga saat ini Kota Solo tidak mampu membiayai sanggar-sanggar tari tradisional terkait anggaran pelatihan, perlengkapan sanggar, anggaran event-event budaya dan sebagainya.

“Harapan saya, untuk pelestarian budaya bangsa, Pemerintah Pusat jangan pernah hitung-hitungan dalam pemberian anggaran. Berapa pun anggaran yang dibutuhkan harus diberikan, karena budaya adalah identitas Bangsa Indonesia,” katanya. (Bud/Oe)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *